Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Termasuk Yang Tercepat Dibanding Negara Lain

Indonesia, tercatat dua kali mendapat apresiasi dalam hal pengurangan kemiskinan. Pertama, pada zaman Orde Baru, Bank Dunia memberikan apresiasi kepada Indonesia sebagai negara yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dimana tingkat kemiskinan di Indonesia telah berhasil diturunkan dari sekitar 40% pada tahun 1976 menjadi sekitar 11% pada tahun 1996 berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Kedua pada  Periode 2005-2009. Berdasarkan catatan Worldfactbook dan World Bank, penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya.

“Sepanjang periode 2005 hingga 2009, laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain semisal Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun.  Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin,” ungkap Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Prof. Firmanzah, Ph.D, di Jakarta, Senin (27/5).

Menurut Firmanzah, angka kemiskinan di tahun 2005 sebesar 15,97% (35,1 juta orang) dapat ditekan menjadi 11,96% (29 juta orang) per Maret 2012 dan ditargetkan mencapai 11,5% di akhir 2012. “Ini menunjukkan telah terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin hingga 6 juta orang dengan tingkat konsistensi penurunan yang terjaga termasuk pada pasca krisis dan perlambatan global 2008-2009,” ungkap Prof. Firmanzah.

Ia menyebutkan, angka kemiskinan di tahun 2004 sebesar 16,66% (36,1 juta orang) dapat diturunkan menjadi 11,66% (28.59 juta orang) per Septemeber 2012. Sementara dalam RAPBN 2013, pemerintah menargetkan angka kemiskinan berkisar 9,5 – 10,5% dan diharapkan pada akhir 2014 dapat berkisar di 8-9%.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu juga mengemukakan, sepanjang 2005-2012 angka kemiskinan menurun rata-rata antara 1,16 persen hingga 1,27 persen per tahun dan mampu menyelamatkan sekitar 7 juta jiwa keluar dari lingkaran kemiskinan.

Menurut Firmanzah, Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan sejumlah program pembangunan yang sedang berjalan telah berhasil tidak hanya menekan angka kemiskinan tetapi juga meluas pada sejumlah indikator sosial termasuk turunnya angka pengangguran. “Menurunnya angka pengangguran juga merupakan katalisator penekan jumlah orang miskin sepanjang 2005-2012,” papar Firmanzah.

Di tengah pertumbuhan penduduk  yang mencapai 240 juta, lanjut Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu, pada akhir 2012 jumlah pengangguran dapat ditekan menjadi 6.1 persen  (7.2 juta orang) dibanding 9.9 persen (10.3 juta orang) di tahun 2004.

“Peningkatan perluasan lapangan kerja ini menjadi salah satu exit strategy bagi jeratan kemiskinan di Indonesia. Hingga agustus 2012 tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 6,14%,” ungkap Firmanzah.

Disebutkan Firmanzah, capaian ini bahkan mendapat apresiasi dalam laporan mid-term IMF 2012 di saat negara-negara maju menghadapi tingginya angka pengangguran sebagai imbas dari krisis global. “Selain keep buying strategy, berbagai program percepatan pembangunan juga memberi andil bagi perluasan lapangan kerja yang kemudian mendorong tenaga kerja di sektor formal semakin meningkat hingga menghampiri 40%,” jelas Firmanzah.

Mengenai Program Percepatan penanggulangan Kemsikinan dengan 4 klaster, menurut Prof. Firmanzah, tidak hanya menekan angka kemiskinana tetapi juga mendorong daya beli masyarakat. Di samping itu program pembangunan yang sedang berjalan serta aliran investasi yang masuk telah memperluas lapangan pekerjaan sebagai salah satu katalisator pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Klaster I hingga IV untuk mengakselerasi percepatan pengentasan kemiskinan sehingga mempermudah pencapaian target di akhir 2013. Dengan berbagai program yang didesain dalam kerangka besar percepatan pembangunan, kemiskinan di Indonesia diharapkan dapat ditekan hingga 8-9 persen  di akhir 2014,” urai Prof. Firmanzah.

Menurut Prof. Firmanzah, pada tahun 2013, anggaran pengentasan kemiskinan di alokasikan sebesar Rp.115.5 triliun atau meningkat 16 persen dari 2012 (Rp.99.2 triliun). Rata-rata kenaikan anggaran pengentasan kemsikinan yang dialokasikan dalam APBN periode 2004-2013 (yoy) mencapai 18 persen.